sponsor

Slider

Theme images by kelvinjay. Powered by Blogger.

Blog Archive

Kemenperin: Geliat Industri Manufaktur Nasional Semakin Ekspansif

JAKARTA - Pergerakan industri manufaktur nasional semakin ekspansif karena didorong permintaan baru yang mengalami pertumbuhan paling c...

Recent Tube

Business

Technology

Life & style

Games

Sports

Fashion

Kemenperin: Geliat Industri Manufaktur Nasional Semakin Ekspansif

image

JAKARTA - Pergerakan industri manufaktur nasional semakin ekspansif karena didorong permintaan baru yang mengalami pertumbuhan paling cepat sejak Juli 2014. Di samping itu, produksi manufaktur dalam negeri terus menunjukkan kenaikan selama empat bulan terakhir dan menjadi periode perluasan usaha yang terpanjang sejak lima tahun silam.

Capaian tersebut berdasarkan indeks manajer pembelian (purchasing manager index/PMI) Indonesia pada Mei 2018 yang menyentuh di level tertinggi dalam 23 bulan, yakni sebesar 51,7 atau naik dari bulan sebelumnya 51,6. PMI ini dirilis oleh Nikkei dan Markit setelah menyurvei sejumlah manajer pembelian di beberapa perusahaan pengolahan Indonesia. PMI di atas 50 menandakan manufaktur tengah ekspansif.

“Kenaikan PMI ini sangat positif, membuktikan bahwa industri manufaktur kita sedang bergeliat. Untuk itu, kami terus dorong agar lebih produktif dan berdaya saing,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (6/6).

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal I tahun 2018, industri manufakur nasional skala besar dan sedang di dalam negeri mengalami peningkatan produksi sebesar 0,88 persen, lebih tinggi dibanding kuartal IV/2017 (quarter to quarter/q-to-q) atau tumbuh 5,01 persen dari kuartal I-2017 (year on year/y-on-y).

Selanjutnya, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,03 persen di kuartal I/2018, meningkat dibanding periode yang sama tahun 2017 sekitar 4,80 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,98 persen.

Kinerja gemilang diikuti industri makanan dan minuman yang menempati angka pertumbuhan hingga 12,70 persen, kemudian industri logam dasar 9,94 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 7,53 persen, serta industri alat angkutan 6,33 persen.

Menperin menegaskan, selama ini pihaknya fokus menjalakan program hilirisasi industri yang konsisten memberikan efek berantai terhadap perekonomian nasional. Dampak positif itu antara lain peningkatan pada nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor.

“Kami juga aktif mendorong peningkatan nilai investasi dan ekspor terutama di sektor manufaktur,” ujarnya. Upaya ini diyakini mampu memacu pertumbuhan ekonomi nasional serta dapat menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Perindustrian mencatat, total investasi industri manufaktur (PMA dan PMDN) pada kuartal I/2018 mencapai Rp62,7 triliun. Sektor pengolahan ini mampu memberikan kontribusi yang besar bagi seluruh nilai investasi di Indonesia. “Rata-rata kontribusi investasi di sektor industri selama periode tahun 2011-2017 mencapai 45,8 persen,” ungkap Airlangga.

Sementara itu, pada kuartal I/2018, industri manufaktur mencatatkan nilai ekspor sebesar USD32 miliar atau naik 4,5 persen dibanding capaian pada periode yang sama tahun lalu di angka USD30,6 miliar.

Bahkan, industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018. Sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,3 persen. “Jadi, pelaku industri kita telah menunjukkan kepatuhannya sebagai wajib pajak,” tuturnya.

T.M. Zakir Machmud selaku Peneliti Senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Universitas Indonesia menyampaikan, tren kenaikan indeks manufaktur sejak Januari 2018 karena ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, kendati di tengah order ekspor yang melemah karena kondisi global yang kurang menentu.

“Di sisi lain, depresiasi nilai Rupiah terhadap Dollar mendorong kenaikan biaya input atau bahan baku, sehingga berimbas pada tekanan inflasi. Namun demikian, para pengusaha kita tetap optimistis bahwa output akan tetap naik dalam 12 bulan ke depan,” paparnya.

Zakir yang juga Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UI ini mengatakan, pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait perlu menjaga momentum baik ini dengan menciptakan kebijakan iklim bisnis yang kondusif. “Saat ini, peluang yang harus dimanfaatkan adalah mendorong ekspor manufaktur yang cukup besar,” jelasnya.

Langkah strategisnya, antara lain membuka pasar negara tujuan ekspor yang nontradisional, seperti Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur. “Selain itu, perlu percepatan penyelesaian kerja sama yang komprehensif dengan negara-negara potensial serta penetrasi ke pasar Asean terus didorong dan diperbesar,” imbuhnya.

Upaya yang penting dalam menjaga keberlanjutan industri nasional, lanjut Zakir, di antaranya dengan mengupayakan penurunan harga gas dan listrik di sektor energi. Kemudian, faktor tenaga kerja dengan kenaikan upah yang terukur serta terjaminnya ketersediaan bahan baku industri yang esensial seperti gula dan garam.

Menperin pun berharap, melalui semangat kepedulian dan solidaritas, mampu meningkatkan kinerjainternal Kemenperin. “Kehadiran bulan Ramadan di tengah-tengah kita selalu menghadirkan berbagaikeistimewaan dan kebersamaan, serta menjadi semangat dalam bersilaturahmi untuk meningkatkan kepedulianterhadap sesama,” tuturnya.

Lebaran Dongkrak Kinerja Industri Makanan dan Minuman

image

JAKARTA - Setiap menjelang Lebaran, tren permintaan terhadap barang kebutuhan pokok akan meningkat tajam, termasuk pada komoditas makanan dan minuman. Momentum ini diyakini mampu mendongkrak kinerja industri makanan dan minuman yang selama ini konsisten tumbuh rata-rata di atas 7 persen.

“Pada triwulan I tahun 2018, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 12,7 persen dan berkontribusi terhadap industri pengolahan nonmigas sebesar 35,4 persen,” kata Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto pada pembukaan Bazar Lebaran Tahun 2018 di Gedung Kemenperin, Jakarta, Selasa (5/6).

Menurut Panggah, Kemenperin setiap tahun rutin menggelar Bazar Lebaran untuk memfasilitasi penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya produk olahan industri seperti makanan, minuman, dan sandang dengan harga terjangkau. “Untuk memenuhi kenaikan permintaan tersebut, tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan stok pasar, tetapi juga perlu didukung pendistribusian yang tepat sasaran,” tuturnya.

Oleh karena itu, Bazar Lebaran ini bertujuan guna mendistribusikan berbagai kebutuhan pokok kepada masyarakat. Namun, Panggah memastikan, kendati dijual dengan harga murah, produk-produk di bazar tersebut tetap memiliki kualitas yang terjaga.

“Seperti di tahun-tahun sebelumnya, bila Ramadan tiba, Bazar Lebaran akan menjadi suatu kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas khususnya umat muslim dalam rangka persiapan untuk menyambut hari raya Idul Fitri,” paparnya.

Penyelenggaraan Bazar Lebaran ini dapat juga mendorong para pelaku industri untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk mereka. “Upaya ini diharapkan agar produk dalam negeri dapat dikenal di negeri sendiri. Dengan mengenalkan produk kita sendiri, kami meyakini masyarakat akan tergerak untuk mengkonsumsi produk lokal sehingga industrinya semakin produktif dan berdaya saing,” ujarnya.

Bazar Lebaran tahun ini diikuti sebanyak 100 perusahaan baik skala besar maupun industri kecil dan menengah (IKM).Produk-produk yang ditampilkan, antara lain minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, biskuit, mi, olahan daging, sirup, susu, minuman ringan, pakaian, sarung, dan elektronika. Pada hari pertama, dilakukan pula penjualan minyak goreng murah dari PT. Sinar Mas sebanyak 4.000 liter.

Panggah optimistis, industri makanan dan minumas nasional diyakini tetap tumbuh positif pada tahun 2018. Telebih lagi adanya momentum pemilihan kepala daerah yang berlangsung tahun ini di berbagai wilayah di Indonesia, yang berpotensi dapat meningkatkankonsumsi produk makanan dan minuman.

Untuk itu, lanjutnya, mutlak dilakukan sinergi program dan kegiatan antara pemerintah dan stakeholder dalam pengembangan industri makanan dan minuman, mulai dari mempermudah akses bahan baku, sistem logistik dan distribusi, serta kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi. “Upaya ini juga mendukung dalam penerapan Industri 4.0,” imbuhnya.

Berkat KUR, UKM Tanaman Hias di Lombok Berkembang

image

Mataram - Pelaku UKM tanaman hias di NTB yakni Indah Trisnawati pemilik usaha Lombok Orchid mampu menaikkan kelas usaha ke skala yang lebih tinggi tidak lama berselang setelah mendapatkan pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Indah Trisnawati saat ditemui di nurserynya yang terletak di Jalan Dakota, Rembiga Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, mengatakan usahanya semakin berkembang setelah mengakses KUR dua tahun silam.

"Saya memulai usaha dari hobi, bersama suami, kami awalnya penasaran mengapa orang menyukai anggrek dan ada yang begitu fanatik," katanya.

Perempuan yang lahir di Sragen 36 tahun lalu itu kemudian membeli beberapa anggrek di nursery-nursery. Ia menemukan ternyata merawat anggrek itu perlu kesabaran yang tinggi.

Ibu dua anak itu pun mencari ilmu dari nursery ke nursery hingga akhirnya menemukan bahwa masing-masing jenis anggrek membutuhkan perawatan yang berbeda.

Ia membangun nursery kecil bermodal Rp15 juta dari tabungannya untuk usaha pembesaran bibit anggrek pada mulanya yakni sekitar 2015.

"Saat ini saya belum terlalu serius karena juga mengikuti suami yang berpindah-pindah tugas sampai kemudian kami memutuskan saya menetap di Lombok dan suami di Surabaya," katanya.

Saat berjauhan dengan suami itu kemudian terpikir olehnya untuk lebih fokus pada usaha yang telah dikembangkannya. "Saya berpikir kenapa saya tidak mulai untuk seriusi usaha saya ini, toh sudah mulai banyak yang tahu," katanya.

Ia pun mulai memperluas usahanya tidak sekadar menjual anggrek jenis Anggrek bulan, Dendrobium, Vanda, Catleya, Oncydium, Cymbidium tapi juga keperluan pendukungnya termasuk media tanam seperti arang, pakis, spagnum moss, sprayer, dan pupuk untuk anggrek berkualitas.

Bahkan ia tidak ingin berpelit-pelit ilmu dan menyediakan pelatihan serta konsultasi tentang cara merawat anggrek agar tampil cantik dan rajin berbunga.

Indah pun merasa perlu modal tambahan untuk usahanya. Ia mencari informasi ke sana ke mari agar bisa mengakses pembiayaan ke bank. Nyatanya, perbankan menyaratkan kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) hingga ia pun berupaya mencari tahu.

"Ternyata tidak sulit mengurusnya hanya tinggal menyiapkan persyaratan tidak sampai berhari-hari kartu IUMK itu jadi. Dari situ saya langsung sering mendapatkan informasi dari dinas-dinas tentang pelatihan dan pembinaan UMKM," kata Indah.

Ia pun mendapatkan jalan untuk mengakses KUR tanpa kesulitan sampai pada akhirnya usahanya disetujui mendapatkan perkuatan modal dari KUR sebesar Rp25 juta.

"Dengan uang itu saya belikan bibit dan keperluan tanam, memperluas tempat usaha, jadi usaha saya semakin besar, karyawan juga ditambah," kata mantan penyiar itu.

Ia melengkapi koleksi tanamannya sampai lebih dari 50 jenis anggrek untuk memenuhi permintaan pasar. Bunga Anggrek yang harganya cukup mahal bisa disiapkan apabila ada pesanan. Nama Lombok Orchid pun semakin diperhitungkan, pasarnya meluas sampai menjadi langganan hotel-hotel dan tempat pertemuan di seantero Lombok.

Indah merasakan omzetnya mulai naik signifikan hingg 40 persen dari sebelum ia mengakses KUR.

Tak berhenti sampai di situ, Indah pun memperluas usahanya dengan menyediakan
jasa sewa tanaman indoor di Lombok dan memperkuat divisi pelatihan.

Usahanya kini meraup omzet perbulan hingga puluhan juta usaha lantaran ia fokus pada pengelolaan manajemen yang ketat. "Saya kan pernah dapat pelatihan soal manajemen dari Dinas Koperasi dan UKM ini berguna sekali," katanya.

Ia menerapkan ilmu yang didapatkan pada usahanya termasuk untuk membuat usahanya berbeda dengan kompetitor. "Soal harga misalnya saya selalu pasang tertulis berapa-berapanya, jadi pembeli begitu masuk ke sini langsung tahu kisaran harganya. Tidak ada main-main harga di sini semua ada harga patokan," katanya.

Kepada karyawannya ia pun menerapkan standar operasi prosedur (SOP) sehingga usahanya tetap berjalan dengan rapi, mudah diawasi, dan terkontrol.

Pada 2017, ia mendapatkan informasi program bantuan modal Wirausaha Pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM. Tanpa ragu ia turut serta mengajukan diri untuk mengikuti seleksi.

"Saya optimistis karena usaha saya memiliki nilai tambah jadi bukan sekadar menjual anggrek, saya juga melakukan edukasi, membuka pusat pelatihan anggrek untuk siapapun mulai dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa," katanya.

Optimismenya berbuah manis, Indah mendapatkan bantuan modal Wirausaha Pemula sebesar Rp11 juta yang kemudian digunakannya untuk memperluas usaha. Usahanya kini semakin besar dan ia bahkan diperhitungkan sebagai salah satu wirausaha muda di Lombok yang berhasil.

"Saya berterima kasih atas semua kemudahan dan fasilitas yang diberikan Pemerintah Jokowi-JK sehingga pelaku usaha pemula seperti saya bisa merintis usaha dengan baik dan berkembang seperti sekarang," katanya.

Plh. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB H. Mohamad Imran mengatakan di wilayahnya mulai banyak berkembang para pelaku UKM yang tangguh yang seiring waktu mampu membantu perekonomian NTB khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Kami memiliki perhatian khusus kepada mereka sehingga para pelaku UKM ini terus kami dampingi dan kami bina agar kemudian bisa naik kelas ke skala usaha yang lebih tinggi," katanya.

Beberapa program pemerintah yang terus disosialisasikannya kepada para pelaku KUKM di antaranya KUR, kredit Usaha Mikro (UMi), Wirausaha Pemula, fasilitasi hak cipta, Lamikro, dan kepemilikan Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi koperasi.


Menteri Koperasi dan UKM Sebut Rasio Wirausaha Indonesia Mencapai 7 Persen Lebih

image

Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengungkapkan bahwa program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), maupun Wirausaha Pemula (WP) yang digulirkan sejak pemerintahan Presiden Jokowi telah memberikan hasil yang signifikan pada peningkatan rasio wirausaha (entrepreneur) Indonesia.

Menurut Puspayoga rasio wirausaha di Indonesia terbaru sudah meningkat menjadi 7 persen lebih dari total penduduk Indonesia. Pada tahun sebelumnya (2014), rasio wirausaha di Tanah Air baru 1,55 persen, kemudian meningkat menjadi 1,65 persen di 2016, hingga akhir tahun 2017 telah mencapai lebih dari 3,1 persen.

“Angka itu sudah di atas standar internasional yang mematok 2 persen. Jadi pecah telur," kata Puspayoga dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6/2018).

Selain jumlah wirausaha, Puspayoga juga mengklaim bahwa program lainnya juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Yakni kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 1,71 persen tahun 2014 bertambah menjadi 3,99 persen tahun 2016, dan terakhir menjadi 4,48 persen.

“Itu berkat kerja sama kita dengan semua pihak, DPR, swasta, kepala daerah, BUMN. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki,” katanya.

Untuk diketahui pagu Kementerian Koperasi dan UKM tahun anggaran 2017 sebesar Rp 960,773 miliar. Realisasi anggaran hingga akhir tahun sebesar Rp 880,688 miliar atau sebesar 91,66 persen. Sedangkan tahun 2018, pagu Kemenkop UKM berkurang menjadi Rp 944,538 miliar. Hingga 31 Mei realisasinya sebesar 30,03 persen.

“Untuk meningkatkan serapan kita sudah buatkan yang namanya target bulanan, jadi setiap bulan sudah ada target sekian persen dan untuk bulan Mei yang kami laporkan adalah 30,03 persen itu sebenarnya sudah di atas target,” ujar Menkop UKM.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno menyatakan peningkatan rasio kewirausahaan, maupun kontribusi koperasi terhadap PDB tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan Kementerian Koperasi dan UKM dalam membina koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

“Saya apresiasi menteri, karena menyatakan dengan yakin bahwa kontribusi koperasi terhadap PDB 2017 menjadi di atas 4 persen dan jumlah entrepreneur kita 7 persen. Ini salah satu kunci sukses kementerian,” ucap Teguh.

Hanya saja, ke depan, Teguh lebih mendorong Kemenkop dan UKM fokus membina koperasi sektor produktif ketimbang koperasi simpan pinjam (KSP), agar bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia. Cara inilah yang sudah diterapkan di beberapa negara maju seperti Prancis, Belanda dan Selandia Baru.

“Kami berkomitmen mengawal sehingga banyak koperasi bisa menjadi koperasi yang kita banggakan,” tandas dia.

Pada Rapat Kerja tersebut turut dibahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkoperasian, khususnya mengenai daftar inventarisasi masalah oleh fraksi-fraksi. Puspayoga berharap RUU ini dapat segera diselesaikan untuk meningkatkan efektifitas pemberdayaan koperasi di tanah air.

“Pembahasan RUU ini juga akan mempunyai makna kesejahteraan yang sangat penting, serta mampu mempengaruhi keseluruhan kehidupan perekonomian bangsa kita,” papar Puspayoga.

Ia menegaskan pentingnya RUU Koperasi ini untuk mewujudkan; Pertama, peningkatan daya saing koperasi agar lebih sehat, kuat, mandiri, dan tangguh dalam memberikan kemanfaatan bagi anggota dan masyarakat. Kedua, koperasi yang memegang teguh prinsip dan jatidiri sehingga dapat menjadi sarana yang efektif untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, manajemen koperasi yang dikelola secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional. Keempat, kepatuhan terhadap kaidah hukum yang berlaku di dunia usaha, transparansi, dan akuntabilitas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi meningkat.

Kemenkop dan UKM Kembali Raih WTP

image

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Kemenkop dan UKM  atas laporan keuangan Kemenkop dan UKM tahun 2017.  

Prestasi ini merupakan ketiga kalinya berturut-turut, Kemenkop dan UKM meraih WTP.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga tahun 2017 diserahkan oleh Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, dan diterima langsung oleh Menkop dan UKM Puspayoga, di gedung BPK, Selasa (5/6).

Puspayoga menegaskan pencapaian opini WTP tersebut tidak terlepas dari semangat dan kerja keras seluruh jajarannya untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) melalui pengawasan yang intensif dan berkelanjutan pada semua unit kerja kerja di Kemenkop dan UKM dengan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Program/kegiatan di setiap Unit Kerja Kementerian diawasi melalui Sistem Pengendalian Internal agar tetap memenuhi azas kepatuhan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Negara,” kata Puspayoga, Selasa (5/6).

 “Saya mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK yang telah bekerja secara profesional dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan di Kemenkop dan UKM,” kata Puspayoga.

Peningkatan Kualitas Opini

Agus  mengatakan berdasarkan pemeriksaan terhadap 88 laporan keuangan (87 LKKL, 1 LKBUN), terdapat tren peningkatan kualitas opini. 

BPK memberikan opini WTP terhadap 80 LKKL/LKBUN (91%) yang meningkat dibandingkan Tahun 2016 sebanyak 74 LKKL (84%)," jelas Agus.

Agus melanjutkan, BPK telah menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Atas temuan-temuan tersebut, lanjut dia, BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang.

Adapun rekomendasi tersebut yakni, memperbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan; menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium; serta membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak Rumah Sakit dan peserta.

"BPK juga meminta seluruh menteri/pimpinan lembaga meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP, Belanja, Persediaan, Aset Tetap, dan Utang pada K/L, serta bersama DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan," imbuhnya. 

Pemerintah Salurkan Bantuan Wirausaha Pemula di Kabupaten Kolaka Utara

image

Sulawesi Tenggara - Sejak tahun 2011 program bantuan untuk pengembangan Wirausaha Pemula (WP) diluncurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, baru tahun 2018 Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara menerima kucuran bantuan pemerintah dalam rangka menumbuh kembangkan WP.

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Permodalan, pada Deputi Bidang Pembiayaan, Kemenkop dan UKM, Luhur Pradjarto di hadapan 54 pelaku usaha mikro penerima dana bantuan pemerintah untuk pengembangan usaha Wirausaha Pemula di Kabupaten Kolaka Utara.

Luhur pun berpesan kepada para penerima bantuan agar memaksimalkan penggunaan dana untuk pengadaan peralatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Luhur mengatakan dengan meningkatnya produktivitas diharapkan skala usaha UMKM juga dapat meningkat.

“Saya berharap bantuan ini dapat dipergunakan sesuai peruntukannya agar memberikan manfaat bagi peningkatan usaha masing-masing,” kata Luhur Selasa (5/6/2018).

Wakil Bupati Kolaka Utara H. Abas, menyambut baik upaya Kemenkop dan UKM dalam memberikan dukungan kepada UKM di Kabupaten Kolaka Utara. Abas berharap, UKM agar tumbuh dan berkembang sehingga dapat menumbuhkan perekonomian lokal.

Di tempat yang sama, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kolaka Utara, Budi Raharjo, meminta kepada penerima bantuan WP agar kreatif dan mampu untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, pihaknya akan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan yang telah diterima.

Sedangkan Ahmad (26), salah satu penerima yang usahanya sebagai pengrajin kayu merasa senang, proposalnya disetujui sehingga dapat memperoleh bantuan. Dengan memanfaatkan limbah kayu, Ahmad bisa mendapat tambahan sekitar Rp 4 juta per bulan.

Ahmad akan menggunakan dana bantuan untuk membeli peralatan-peralatan pembuatan kerajinan kayu seperti mesin amplas, mesin bor, dan mesin serut. Dengan demikian ia optimis pendapatan yang diperoleh akan meningkat.

“Karena peralatan/mesin yang diangan-angankan akan segera dimiliki, tegas Ahmad.

Potensi perkebunan cengkeh, juga dimanfaatkan oleh Wahyu (28), penerima bantuan lainnya. Dengan mengolah sekitar 300 kg daun cengkeh pilihan melalui proses penyulingan secara sederhana menjadi minyak cengkeh telah menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp 2 juta per pekan.

“Dana bantuan pemerintah yang diperoleh akan dipergunakan untuk membeli peralatan penyulingan mini sehingga daun cengkeh yang disuling akan lebih banyak,” kata Wahyu.

Dukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pertamina Garap Ekonomi Pesantren

image

Serang - Upaya Pertamina mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, melalui program tanggung jawab sosialnya, semakin diperluas melalui jalur Pesantren.  Salah satunya melalui program kegiatan perekonomian di Pesantren, yang diwujudkan dalam bantuan program usaha mikro. Program usaha yang berbentuk toko tersebut, nantinya juga akan menjadi outlet yang menyediakan produk Pertamina dari BBM, LPG, Pelumas, dll.

Hari ini Pertamina menyerahkan bantuan secara simbolis ke Ponpes An-Nawawi Tanara, Serang yang dilakukan oleh  Pelaksana Tugas Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan disaksikan Menteri BUMN, Rini Soemarno kepada pengasuh Pondok Pesantren  An- Nawari Tanara.

Menurut Nicke Widyawati, bantuan pemberdayaan ekonomi pesantren ini merupakan komitmen Pertamina sebagai BUMN yang  selalu hadir untuk melayani masyarakat di seluruh wilayah tanah air. 

“Kami harapkan nantinya outlet yang akan berdiri di Pondok Pesantren akan meningkatkan kemandirian pesantren melalui pemberdayaan ekonomi, mendorong penyebaran produk Pertamina yang lebih menjangkau masyarakat sekaligus menanamkan rasa cinta produk anak bangsa, “jelasnya melalui keterangan resmi, Kamis (24/5/2018).

Selain itu, Pertamina juga membantu renovasi ponpes Al Istiqomah di Kecamatan Grogol, Cilegon.