JAKARTA - Datangnya Bulan Suci Ramadhan harus dimaknai dengan baik, termasuk dengan mengelola keuangan pribadi atau keluarga. Hal ini menjadi penting dikala banyak agenda atau acara yang sering muncul dikala Ramadhan, mulai dari buka puasa bersama dengan temen kantor, kuliah, bahkan teman semasa sekolah dahulu.

Selain banyaknya acara dadakan, bulan puasa juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola kas pribadi dan keluarga, banyak kebutuhan seperti bahan pangan hingga kebutuhan lain yang datang bersamaan dengan bulan Ramadhan. cerita kantong jebol saat Ramadhan, duh enggak lagi deh, udah bukan zamannya.

1. Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan selama bulan puasa perlu dilakukan agar semua kebutuhan dan pemasukan dapat terperinci dengan jelas, dan tentunya tidak besar pasak daripada tiang ya, dalam hal ini harus memperhatikan skala prioritas dalam mengalokasikan penghasilan, dan jangan lupa untuk menyisihkan uang untuk bersedekah.

2. Jangan Terlalu Sering Buka Bersama

Silaturahmi saat bulan Ramadhan tentu akan membawa kebaikan hanya saja yang harus diperhatikan adalah tidak berlebihan dan tidak harus semua acara bukber dihadiri, ukur skala prioritas acara bukber yang akan dihariri, dengan ini pengeluaran yang berlebihan bisa dihindari.

4. Buat Masakan Sendiri

Bagi yang memiliki hobi atau gemar memasak bulan Ramadhan akan sangat mengasyikan ya, selain bisa berreasi dalam membuat menu sahur dan berbuka, hal ini juga akan membuat pengeluaranmu akan lebih irit dibandigkan harus membeli makanan dan minuman untuk santap sahur dan berbuka. Bayangkan dalam satu kali makan di sebuah restoran satu orang paling sedikit mengeluarkan uang Rp 100.000 untuk sekali makan, kalau dibelikan bahan baku maknaan pokok bisa banyak tuh, coba aja ke pasar.

3. Catat Pengeluaran Untuk Hari Raya Lebaran

Semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri harga bahan kebutuhan pokok juga semakin meningkat, pengeluaran untuk bahan pangan ini tentu semakin meningkat, belum lagi untuk kue lebaran, baya mudik ke kampung halaman, hingga tunjangan hari raya untuk sanak saudara, nah berbagai keperluan ini perlu dicatat sebelum Lebaran, agar dapat terhitung dengan baik. Yang harus diperhatikan adalah jangan berlebihan harus sesuai dengan kemampuan finansial.

5. Hari Raya Semua Tak Mesti Baru

Tradisi baju baru saat Lebaran mungkin sangat mengasyikan bagi anak-anak, wajar saja setelah selama satu bulan penuh berpuasa, biasanya orang tua akan menghadiahkan anaknya baju baru, akan tetapi bagi kalian yag sudah memiliki penghasilan hal itu sudah tak lazim, karena esensi Lebaran tak harus baju baru. Lakukan mix and match dengan baju-baju yang kamu punya di dalam lemari yang sudah terlihat menumpuk. Lebaran masih bisa tampil oke dengan foto selfie kok tenang aja, bahkan abis Lebaran kamu jadi punya uang.

6.  Fokus Ibadah

Bulan Ramadhan tentu menjadi bulan yang amat dinanti bagi umat Muslim, karena banyak keistimewaan dalam bulan puasa yang satu ini, jangan sampai urusan keuangan menganggu aktivitas ibadah ya, perhatikan kondisi keuangan dengan cermat, dan fokus beribadah.

7. THR Cair Sisihkan Uangmu!

Pesta diskon dan potongan harga disaat tanggal-tanggal gajian dan Tunjangan Hari Raya akan semakin meggoda, namun hal ini harus dicermati dengan baik agar tidak terjebak dalam kebutuhan yang membengkak akibat nafsu semata, sisihkan uang THR, tabung, dan gunakan secukupnya ya, belanja boleh, berlebihan jangan, ingat komitmenmu dalam mengatur keuangan. Emang mau saat Lebaran Bokek?

(PAJ)

JAKARTA - Sebagai kelanjutan dari pembentukan Holding BUMN Migas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) akan melakukan integrasi. Integrasi bisnis gas ini dilakukan guna mendorong perekonomian dan ketahanan energi nasional, melalui pengelolaan infrastruktur gas yang terhubung dari Indonesia bagian Barat (Arun) hingga Indonesia bagian Timur (Papua).

Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menjelaskan, perkembangan terkini dari proses pembentukan holding BUMN Migas yakni Pertamina dan PGN tengah melakukan finalisasi mekanisme integrasi yang paling baik bagi kedua perusahaan.

“Sebagai perusahaan terbuka (Tbk), PGN nanti akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda persetujuan pemegang saham atas transaksi material terkait dengan integrasi tersebut,” jelas Fajar.

Setelah proses integrasi ini selesai, Fajar berharap PT Pertamina (Persero) sebagai holding BUMN Migas dapat memberi wewenang sekaligus mengarahkan subholding gas menjadi ujung tombak bisnis gas di Indonesia.

Diharapkan holding BUMN Migas melalui integrasi ini akan menghasilkan lima hal berikut:

1.       Menciptakan efisiensi dalam rantai bisnis gas bumi sehingga tercipta harga gas yang lebih terjangkau kepada konsumen.

2.       Meningkatkan kapasitas dan volume pengelolaan gas bumi nasional.

3.       Meningkatkan kinerja keuangan holding BUMN Migas.

4.       Meningkatkan peran holding migas dalam memperkuat infrastruktur migas di Indonesia

5.       Penghematan biaya investasi dengan tidak terjadinya lagi duplikasi pembangunan infrastruktur antara PGN dan Pertagas.

Dampak bagi Karyawan

Lebih jauh, Fajar menambahkan, perubahan status PGN yang kini menjadi anak usaha Pertamina maupun Pertagas tidak akan merugikan para karyawan yang bekerja di kedua perusahaan tersebut.

Mengutip Buku Putih Pembentukan Holding BUMN Migas, Fajar menegaskan tidak ada pengurangan jumlah karyawan di setiap perusahaan. "Pembentukan holding BUMN Migas tetap mempertahankan 100 persen pekerja yang ada saat ini dan juga tidak ada perubahan kompensasi dan benefit bagi karyawan," katanya.

Selain itu, para karyawan PGN dan Pertagas juga tetap memperoleh kesempatan yang sama dalam program pengembangan pekerja, termasuk hak dan kewajiban pekerja sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

JAKARTA - Industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018. Sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 11,3 persen.

“Industri pengolahan memiliki andil yang cukup besar dalam menyumbangkan pajak nonmigas setiap tahunnya. Jadi, pelaku industri telah menunjukkan kepatuhannya terhadap wajib pajak,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Sabtu (19/5).

Kontribusi penerimaan pajak selanjutnya, diikuti dari sektor perdagangan yang mencapai Rp76,41 triliun dan pertambangan Rp28,51 triliun, Selain itu, sumbangan dari sektor konstruksi dan real estat sebesar Rp23 triliun, transportasi dan gudang Rp14,49 triliun, serta pertanian Rp7,47 triliun.

Terjadinya pertumbuhan pada penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan membuktikan bahwa adanya peningkatan produktivitas manufaktur. Capaian tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan, industri pengolahan besar dan sedang di dalam negeri nampak menggeliat pada triwulan I tahun 2018.

Sektor manufaktur mencatatkan peningkatan produksi sebesar 0,88 persen dibanding triwulan IV/2017 (quarter to quarter/q-to-q) atau tumbuh 5,01 persen dari triwulan I-2017 (year on year/y-on-y). Bahkan, pertumbuhan tahunan produksi manufaktur besar dan sedang pada tiga bulan awal tahun ini mampu mengungguli pertumbuhan pada triwulan I/2016 sebesar 4,13 persen (y-on-y) dan triwulan I/2017 sebesar 4,46 persen (y-on-y).

Sektor-sektor industri manufaktur besar dan sedang, yang mengalami kenaikan tertinggi pada triwulan I/2018 dibandingkan triwulan I-2017 (y-on-y), yaitu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki naik sebesar 18,87 persen, industri mesin naik 18,48 persen, industri pakaian jadi naik 17,05 persen, industri alat angkutan naik 14,44 persen, serta industri makanan naik 13,93 persen.

Pada kuartal pertama tahun ini, industri pengolahan nonmigas masih memberikan kontribusi terbesar dengan mencapai 17,95 persen terhadap PDB nasional. Sementara itu, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 5,03 persen pada kuartal I/2018 atau meningkat dibanding periode yang sama tahun 2017 sekitar 4,80 persen.

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,98 persen. Selanjutnya, industri makanan dan minuman yang menempati angka pertumbuhan hingga 12,70 persen.

“Dengan daya beli masyarakat yang terus berangsur membaik, industri jadi semakin optimistis untuk menggenjot produksinya,” ungkap Menperin. Selain itu, pertumbuhan disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, seperti meningkatnya indeks manajer pembelian (PMI) dan kenaikan harga komoditas.

Sektor manufaktur yang kinerjanya gemilang di atas PDB nasional, antara lain industri logam dasar 9,94 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 7,53 persen, serta industri alat angkutan 6,33 persen.

Di samping itu, Menperin menegaskan, pihaknya juga terus mendorong peningkatan ekspor produk manufaktur guna menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, sejumlah produk industri manufaktur Indonesia yang diekspor secara langsung atau direct call ke Amerika Serikat dengan menggunakan kapal kontainer berukuran besar.

Dari 32 industri manufaktur di dalam negeri yang terlibat dalam pengiriman via kapal raksasa tersebut, total nilai ekspornya mencapai USD11,98 Juta. Produk nonmigas ini meliputi alas kaki sebesar 50 persen, produk garmen (15 persen), produk karet, ban dan turunannya (10 persen), produk elektronik (10 persen), serta produk lainnya seperti kertas, ikan beku dan suku cadang kendaraan (15 persen).

JAKARTA - Perusahaan industri petrokimia asal Korea Selatan, Lotte Chemical Titan akan melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) untuk pembangunan pabrik yang memproduksi nafta cracker pada akhir tahun 2018. Dengan nilai investasi yang rencananya mencapai USD3,5 miliar, pabrik ini diharapkan dapat mendukung pengurangan impor produk petrokimia hingga 60 persen.

“Nafta cracker selaku bahan baku petrokimia, kita memang kurang sehingga masih impor. Tetapi setelah ini produksi, bisa disubstitusi. Bahkan, pabrik ini juga akan menghasilkan ethylene, propylene dan produk turunan lainnya. Jadi, kita tidak akan impor lagi,” kata Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono di Jakarta, Jumat (18/5).

Hal itu disampaikannya seusai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada pertemuan dengan Vice Chairman of Lotte Group Huh Soo Young beserta delegasinya di Kementerian Perindustrian. Proyek Lotte ini sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia yang tengah memprioritaskan akselerasi pertumbuhan industri petrokimia karena memenuhi kebutuhan produksi di banyak sektor hilir.

Sigit menjelaskan, saat ini Lotte masih menyelesaikan proses perizinan terkait pembebasan lahan, pembangunan pelabuhan, dan pengurusan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). “Tanah yang sudah tersedia sekarang seluas 100 hektare, tetapi mereka terus mencari tambahan karena area yang akan dibangun terintegrasi untuk menghasilkan bermacam-macam produk,” ungkapnya.

Sigit menilai, masuknya investasi industri petrokimia di sektor hulu ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas nasional, seiring berkembangnya pasar petrokimia di dalam negeri. “Investasi industri upstream memang sangat besar dan harus terpadu dengan produk turunan, karena kalau berdiri sendiri tidak akan ekonomis, pasti gulung tikar,” ujarnya.

Pabrik Lotte yang akan dibangun di Cilegon, Banten ini menargetkan total kapasitas produksi nafta cracker sebanyak 2 juta ton per tahun. “Apabila pabrik Lotte dan Chandra Asri beroperasi pada tahun 2023, Indonesia bisa mengurangi impor produk petrokimia hingga lebih dari 60 persen,” ucap Sigit.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk juga berencana membangun kembali pabrik pengolah nafta cracker kedua (CAP2) yang menelan investasi senilai USD 4-5 miliar. Dengan tambahan investasi Lotte Chemical dan Chandra Asri tersebut, Indonesia bakal mampu menghasilkan bahan baku kimia berbasis nafta cracker sebanyak 3 juta ton per tahun. Bahkan, Indonesia bisa memposisikan sebagai produsen terbesar ke-4 di Asean setelah Thailand, Singapura dan Malaysia.

Sebelumnya, Menperin Airlangga menuturkan, sedikitnya ada tiga perusahaan yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor industri petrokimia di Indonesia, yakni PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., Lotte Chemical Titan, dan manufaktur besar Thailand, Siam Cement Group (SCG). “Mereka akan memproduksi kebutuhan bahan baku kimia berbasis nafta cracker di dalam negeri. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi impor," tegasnya.

Menurut Menperin, Indonesia berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia dan akan bisa lebih kompetitif di tingkat Asean dengan semakin meningkatnya investasi dan ekspansi dari sejumlah produsen di dalam negeri. “Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi seiring upaya pemerintah yang terus menciptakan iklim usaha kondusif,” ungkapnya.

SCG berencana membangun fasilitas produksi nafta cracker senilai USD5,5 miliar di Cilegon, Banten. “Pabrik petrokimia yang segera dibangun ini akan memiliki kapasitas produksi 1,2 juta ton per tahun. Investasi ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah, hasil produksinya juga untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor,” tutur Airlangga.

Kemenperin mencatat, nafta cracker dari produksi industri nasional saat ini baru mencapai 900 ribu ton per tahun, sementara permintaan dalam negeri sebanyak 1,6 juta ton. Industri petrokimia ditetapkan sebagai salah satu sektor hulu strategis karena menyediakan bahan baku untuk hampir seluruh sektor hilir, seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetik hingga farmasi.

Oleh karena itu, keberlanjutan dalam pembangunan industri petrokimia sangat penting bagi aktivitas ekonomi. “Dengan sifatnya yang padat modal, padat teknologi, dan lahap energi, pengembangan industri petrokimia perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah,” jelas Menperin.

JAKARTA - Kementerian Perindustrian fokus mengakselerasi pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri. Langkah strategis yang dilakukan, antara lain mengkaji arah kebijakan ke depan bersama pemangku kepentingan terkait untuk mendorong produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV) yang ramah lingkungan.

“Jadi, kalau kita tidak ingin hanya menjadi pengguna atau importir saja, maka perlu ada industrinya di sini,” kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Harjanto di Jakarta, Jumat (18/5).

Hal itu disampaikannya seusai mendampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bertemu dengan Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Warih Andang Tjahjono beserta jajarannya.

Harjanto menjelaskan, dalam pengembangan kendaraan listrik, perlu ada pentahapan yang dijalankan secara terpadu sebagaimana peta jalan pengembangan industri otomotif baik dalam hal penyiapan regulasi atau payung hukum, infrastruktur pendukung, dan teknologi. “Selain itu, kesiapan untuk keberlanjutan industri, dampak lingkungan, dan dampak sosial,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Kemenperin berupaya menyinkronkan kebijakan pengembangan kendaraan bermotor nasional menjadi sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. “Dalam menuju revolusi industri 4.0, kami memacu industri otomotif agar mampu menjadi sektor unggulan untuk ekspor ICE (internal combustion engine/mesin pembakaran dalam) dan EV (electric vehicle/kendaraan listrik),” tuturnya.

Harjanto juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station menjadi sangat penting. “Jangan sampai ketika sudah bicara otomotif, ternyata infrastrukturnya belum siap. Jadi, kami berharap nanti masyarakat pakai kendaraan listrik dengan mudah dan nyaman,” ujarnya.

Selanjutnya, Kemenperin mendorong peningkatan kemampuan industri komponen dalam negeri, seperti memproduksi baterai untuk kendaraan listrik. Upaya ini antara lain dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D) serta penerapan standardisasi produknya.

“Industri komponen baterai juga harus disiapkan karena menjadi core component dalam mobil listrik. Kemenperin tengah menyiapkan proyek percontohan battery sharing untuk kendaraan bermotor listrik roda dua di beberapa kota, seperti Bandung, Denpasar dan akan menyusul Yogyakarta untuk penggunaan baterai yang bisa ditukar, seperti penggunaan tabung gas LPG pada kompor,” paparnya.

Dalam upaya transfer teknologi, pada Februari lalu, Mitsubishi Motors Corportion (MMC), Jepang menghibahkan 10 mobil listrik kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan studi bersama, sosialisasi, dan menjaring respons konsumen.

Strategi lainnya untuk mendorong industri otomotif di Indonesia agar berinvestasi memproduksi kendaraan listrik, yakni melalui pemberian insentif. Kemenperin telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai pemberian insentif terhadap pengembangan program LCEV, yang di dalamnya termasuk kendaraan listrik.

“Pada tahun 2025, kami menargetkan 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah kendaraan LCEV termasuk kendaraan listrik. Ini sesuai tren dunia. Jika permintaannya tinggi, targetnya kami bisa lebih dari itu,” papar Harjanto.

Kemampuan industri otomotif di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup pesat sehingga memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional. “Misalnya, terlihat jumlah ekspor dalam bentuk komponen kendaraan yang naik hingga 13 kali lipat, dari 6,2 juta pieces tahun 2016 menjadi 81 juta pieces tahun 2017,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Menperin menambahkan, peningkatan juga terjadi pada angka produksi kendaraan bermotor roda empat, dari 1,177 juta unit tahun 2016 menjadi 1,216 juta unit tahun 2017. Jumlah tersebut diperkuat dengan peningkatan ekspor kendaraan dalam keadaan utuh (completely build up/CBU) sebanyak 231 ribu unit tahun 2017 dibanding tahun 2016 sekitar 194 ribu unit.

Sementara itu, Warih menyampaikan, TMMIN berkomitmen mendukung pemerintah untuk membangun industri mobil listrik dalam negeri. “Kami secara bertahap sudah menyiapkan produksi komponen utama yang dibutuhkan untuk membuat mobil listrik, seperti baterai, motor dan inverter,” sebutnya.

Sebelum masuk ke tahap produksi massal, lanjut Warih, perlu pertimbangan cermat pada empat pilar utama, yaitu supply chain (rantai pasok meliputi semua aktivitas penyaluran barang produksi hingga ke konsumen), infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah. “Bagi TMMIN, keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus lebih dahulu diselesaikan dan itu tidak mudah serta tidak bisa dalam tempo yang singkat,” terangnya.

JAKARTA - Industri batik Indonesia dinilai telah menguasai pasar dunia sehingga mampu menjadi penggerak bagi perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari capaian nilai ekspor batik dan produk batik pada tahun 2017 sebesar USD58,46 juta dengan negara tujuan utama meliputi Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa.

“Industri batik nasional memiliki daya saing komparatif dan kompetitif di pasar internasional. Indonesia juga menjadi market leader yang menguasai pasar batik dunia,” kata Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Gati mengungkapkan, perdagangan produk pakaian jadi di dunia saat ini mencapai USD442 miliar. Ini bisa menjadi peluang besar bagi industri batik nasional agar meningkatkan pangsa pasarnya, mengingat batik sebagai salah satu bahan baku untuk produk pakaian jadi.

“Industri batik kita didominasi oleh sektor IKM yang tersebar di 101 sentra seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah tersebut, total penyerapan tenaga kerjanya mencapai 15 ribu orang,” paparnya. Potensi ini terus dikembangkan, seiring upaya pemerintah mendorong industri padat karya berorientasi ekspor.

Untuk itu, dalam rangka menggenjot produktivitas dan daya saing industri batik nasional, Kementerian Perindustrian telah menjalankan beberapa program strategis seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangaan kualitas produk. Selain itu, penerapan standardisasi, fasilitasi mesin dan peralatan produksi, serta promosi dan pameran baik di dalam maupun luar negeri.

“Salah satu, kegiatan yang kami lakukan berkat kerja sama dengan Yayasan Batik Indonesia (YBI), yaitu menyelenggarakan Pameran Batik Warisan Budaya XII di Plasa Pameran Industri,” tutur Gati. Pameran ini selain bertujuan untuk mempromosikan karya-karya unggulan dari para pengrajin batik dalam negeri, juga guna memperluas pasar mereka yang didominasi oleh pelaku IKM.

Pameran yang tahun ini mengangkat tema Cerah Ceria Pesona Batik Madura, diselenggarakan selama empat hari, mulai tanggal 15-18 Mei 2018, dengan diikuti sebanyak 48 pengrajin batik binaan YBI. Dari beberapa peserta, menampilkan batik dengan penggunaan zat warna alam sebagai upaya menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.

“Pengembangan zat warna alam juga turut mengurangi importasi zat warna sintetik,” jelas Gati. Di tengah persaingan global yang semakin kompetitif dan dinamis, menurutnya, preferensi konsumen terhadap produk ramah lingkungan terus meningkat. “Sehingga batik warna alam ini hadir menjawab tantangan tersebut dan diyakini dapat meningkatkan peluang pasar,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya terus mendorong para pengrajin dan peneliti industri batik nasional agar terus berinovasi mendapatkan berbagai varian warna alam. Upaya ini untuk mengeksplorasi potensi batik Indonesia sehingga memperkaya ragam kain wastra Nusantara dengan warna alam.

“Di samping itu, kami memiliki program e-Smart IKM yang bertujuan mendorong pelaku usaha untuk masuk dalam pemasaran online,” ungkapnya. Hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk menuju implementasi revolusi industri 4.0.

Penemuan pewarnaan kain
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Antara memaparkan, Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) telah menemukan salah satu teknik pewarnaan kain yang dinamakan Teknik Ringkel. “Teknik ringkel ini merupakan pengembangan dan penggabungan dua teknik, yaitu teknik smock dan tritik jumputan,” jelasnya.

Teknik smock dilakukan seperti menjahit dan menyulam dengan tangan. “Jadi, teknik ini merupakan dari tusukan menjahit untuk membuat kerutan-kerutan yang menghasilkan motif menarik sesuai pola tertentu,” kata Ngakan.

Apabila smock dikerjakan di atas kain polos, maka pada kain tersebut harus diberi tanda-tanda titik atau garis. Sementara itu, teknik tritik jumputan adalah proses pewarnaan dengan menggunakan bahan perintang seperti tali, benang atau sejenisnya menurut corak-corak tertentu.

“Prosesnya, kain dicelup atau diwarna, dan di buka jahitannya. Setelah dibuka akan menghasilkan motif-motif yang indah,” imbuhnya.

Menurut Ngakan, penamaan Ringkel sendiri berasal dari sifat produk akhir, hasil kolaborasi teknik yang dilakukan tersebut. “Hasilnya menjadikan kain dengan tekstur berkerut atau bahasa Jawanya ringkel,” tuturnya.

Berdasarkan penelitian BBKB, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah BPPI yang berlokasi di Yogyakarta ini, ditemukan sedikitnya 23 desain motif baru. “Di antara beberapa jenis bahan yang diuji coba, yang paling optimal menghasilkan motif adalah bahan jenis mori Primissima. Selain paling bagus motif yang dihasilkan, bahan jenis mori juga paling mudah dalam proses pengerjaannya,” paparnya.

Bahkan dari hasil uji laboratorium, tekstil kerajinan ini mempunyai ketahanan luntur warna terhadap pencucian, keringat, dan sinar yang bagus. Nilai ketahanan luntur warna terhadap gosokan juga cukup bagus, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan mengkombinasikan dua teknik ini memenuhi standar kualitas sebagai produk bahan sandang.

Ngakan menilai, teknik ringkel ini sangat cocok dikembangkan oleh pelaku IKM karena prosesnya sederhana dan tidak memerlukan alat khusus. “Dalam pemanfaatan teknologi tersebut, BBKB telah melakukan sinergi dengan berbagai pihak khususnya Dinas terkait, dengan memberikan pelatihan bagi pengrajin di beberapa daerah, antara lain Banyumas (Jawa Tengah), Sleman (D.I. Yogyakarta), Sampang (Jawa Timur). Sampai tahun 2017, BBKB telah melatih sebanyak 67 IKM,” pungkasnya.